Dandim 0809/Kediri bersama Forkopimda Hadiri Rakor Vidcon Inflasi Daerah Tahun 2024

KEDIRI – Komandan Kodim 0809/Kediri Letkol Inf. Aris Setiawan SH menghadiri Rapat Kordinasi (rakor) Inflasi Daerah Secara Zoom Meting Virtual bertempat di Ruang Kilisuci Pemerintahan Kota Kediri jln jendral Basuki Rahmad No 15 Kel Pocanan Kota Kediri. Senin (15/1/2024) .

Kegiatan vidcon ini di pimpin oleh Bpk Tomsi Tohir selaku Irjen Kemendagri), Brigjen TNI Dr. Eko Nursantoso selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Mabes TNI, Brigjen Pol Helfi selaku Satgas Pangan Polri, Ibu Epi Sulandari selaku Dirut Pelayanan Bulog, Bpk Ir. Bambang Sugiarto selaku Direktur Pengelolahan dan Pemasaran Pertanian, Bpk Edi Priono selaku Deputi 3 bidang perekonomian KSP, Bpk Dr. Sarwo Edi selaku Sekertaris Utama Bapernas, Bpk Dr. Windiarso Pojo selaku Direktur Statistik Harga BPS dan Bpk Silapulungan selaku Dewan Pertimbangan Hukum yang mewakili jaksa agung .

Sedangkan dari Forkopimda Kota Kediri dihadiri oleh Pj Walikota Kediri Ibu Dr.Ir Zanariah, M.Si, Dandim 0809/Kediri Letkol Inf. Aris Setiawan SH, Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra S.IK.MSi, Sekda Kota Kediri Bpk Bagus Alit SE,MM, Kajari Kota Kediri Bpk Andi Mirnawaty SH MH, Wakil Bang BI Ibu Wilujeng Ayu Rengganis, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri bapak Boma SH,MH dan Tamu undangan.

Sekertaris Utama Bapernas bapak Dr. Sarwo Edi menyampaikan,”Berdasarkan history tahun 2020 sampai tahun 2023 bahwa Selalu terjadi inflasi pada bulan Januari,TKD Bali Januari berarti lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya (Desember). Inflasi Januari selalu dominan disebabkan oleh inflasi komponen harga bergejolak kecuali pada Tahun 2022 komponen inti lebih dominan. Setelah nasional jumlah kap/kota yang mengalami kenaikan IPH (INDEK Perkembangan Harga) turun sebesar 9% wilayah yang mengalami penurunan secara berturut turut adalah pulau Jawa turun sebesar 16,8%, Pulau Sumatera turun 13,8% dan luar pulau Jawa dan Sumatera turun 4,48%. Dari 37,81% kab/kota di pulau luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan iph terjadi di muna barat dengan nilai IPH 6,90%.

Irjen Kemendagri bapak Tomsi Tohir menyampaikan,”Harga barang komoditi yang mempengaruhi inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, Daging ayam ras.
Direktur Statistik Harga BPS Dr. Windiarso Pojo menyampaikan,” Tingkat inflasi nasional bulan Desember 2023 sebesar 2,61% turun dari inflasi bulan November sebesar 2,86% inflasi bergejolak juga turun dari 7,59% menjadi 6,73%.Komoditi dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras sebesar 0,53%.Pada Tahun 2022 produksi beras di Pulau Jawa berkontribusi terhadap 55% produksi nasional dipengaruhi karena curah hujan masih belum maksimal sampai bulan januari 2024 hal ini menyebabkan masa tanam yang optimal akan berada pada bulan Februari dan akan berpotensi mengganggu produksi.

Program ketersediaan, akses dan konjungsi pangan berkualitas meliputi : Pemantapan ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan, Pengendalian kerawanan tangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, Kemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan Dukungan manajemen dan teknis lainnya badan pangan nasional.

Direktur Pengelolahan dan Pemasaran Pertanian Ir. Bambang Sugiarto menyampaikan,”Produksi bawang merah bulan Januari sampai dengan Februari 2024 di sentra produksi pulau Jawa melimpah akibat penanaman serentak di planet November sampai Desember 2023, Pada bulan Maret sampai April 2024 pasca puasa dan lebaran produksi diperkirakan berkurang sehingga perlu diantisipasi dengan kecepatan tanam di awal tahun 2024 dan Tujuan rapat koordinasi.

Persoalan jangka pendek bulan Januari sampai Februari 2024 diantaranya Perkiraan produksi Januari sampai dengan Februari 2024, Realisasi impor dan SPHP jagung oleh blog serta upaya percepatan, Kebijakan impor dan kemungkinan perubahan volume impor.

Langkah jangka panjang diantaranya Perkiraan produksi, Perkiraan harga, Kebijakan harga dan pasokan (Termasuk Impor),
Hasil pembahasan rapat koordinasi diantaranya Produksi jagung Januari sampai dengan Februari 2024 di prediksi sebanyak 2,2 juta ton dan Hambatan/persoalan adanya indikasi penerangan berupa jagung dari impor diperjualbelikan secara komersil.

Dirut Pelayanan Bulog Ibu Epi Sulandari menyampaikan,”Berdasarkan kebutuhan kepala Bappenas nomor 455/TS.02.02/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 penugasan sphp beras tahun 2024, BAPANAS menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan sepanjang tahun 2024.

Gerakan pangan murah atau GPM yang di launching per tanggal 26 juni 2023 dilakukan kembali pada Senin 16 Oktober 2023 menjadi gerakan kolaborative semua stakeholder pangan terkait dalam upaya bersama menaikkan inflasi pangan.

Bulog juga berperan dalam kegiatan GPM 2023 dengan menyediakan komunitas pangan yang dikelola Bulog di seluruh Kanwil atau kancab dilaksanakan GPM 2023 di 26 Kanwil dan 131 KCP.

Perum Bulog bersama dengan pemerintah daerah bekerja sama dalam rangka pengendalian inflasi khususnya kelompok makanan dan membentuk hubungan atau stokis di pasar.
Sigap sphp (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) merupakan kegiatan optimalisasi kegiatan sphp melalui perluasan jaringan penyaluran sphp di pasal-pasal tradisional seluruh Indonesia.

Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi menyampaikan,” Awal musim hujan tertunda sebabkan masa tanam bagi pertanian khususnya untuk sawah tadah hujan pada 2024 menjadi berkurang frekuensinya karena tidak bisa menanam hingga tiga kali tapi mungkin hanya satu kali massa tanam.
Satgas pangan Polri pusat dan daerah melakukan upaya preventif dalam mengantisipasi adanya penimbunan dengan melakukan pengecekan terhadap 397 titik gudang penyimpanan gula di berbagai provinsi. Pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi produk cabai di daerah yang merupakan sentra produksi cabai.

Hubungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan produksi jagung harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah satgasda perlu meningkatkan pengawasan sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan teknik penyaluran sphp agar tepat sasaran.
Dewan Pertimbangan Hukum Silapulungan menyampaikan,”Berdasarkan identifikasi selamat tahun 2023 yang merupakan komponen utama yang menjadi penyebab inflasi antara lain Emas perhiasan dan Rokok kretek, Transportasi udara, Antisipasi pasukan menjelang hari raya keagamaan.

Komoditas pangan diantaranya tujuan memitigasi resiko agar dalam penanganan pondasi di daerah oleh pemerintah daerah dapat diadakan dengan baik, tepat dan bermanfaat.

Dalam puasa apakah pikatan penanganan pengendalian inflasi di daerah besar secara efektif tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaksa agung RI menggunakan surat jaksa agung Nomor b-159/a/suja/09/2022 tanggal 6 September 20 2022 hal pendampingan penggunaan belanja tidak terdekat dalam rangka pengendalian masih di daerah.

Pemerintah daerah dapat menggunakan jaksa penghasil negara untuk pelaksanaan pendampingan hukum dalam pengendalian inflasi di daerah guna mendukung kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung pelanggaran distribusi serta stabilitas perekonomian daerah.

Sementara itu Dandim 0809/Kediri Letkol Inf. Aris Setiawan SH usai Rakor menyampaikan,” Bahwa Kegiatan Rapat Koordinasi Inflasi Daerah tahun 2024 ini bertujuan untuk Mengidentifikasi masalah inflasi diantaranya Melalui identifikasi masalah inflasi, langkah-langkah pengendalian yang lebih efektif dapat dirumuskan.

Kemudian Membahas kebijakan pengendalian inflasi: Para peserta rapat akan membahas kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Koordinasi antara lembaga dan sektor terkait: Dengan adanya koordinasi yang baik, upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan terkoordinasi.

Menentukan strategi dan tindakan: Rapat ini dapat menghasilkan strategi dan tindakan konkret yang akan diambil untuk mengendalikan inflasi di daerah tersebut.
Evaluasi dan pemantauan: Setelah tindakan-tindakan pengendalian inflasi diimplementasikan, rapat koordinasi ini juga berfungsi sebagai forum untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan yang dicapai.(Pen0809)